Kesepakatan Kreditur dalam Peralihan Tanah yang Masih Dibebani Hak Tanggungan

Kesepakatan Kreditur dalam Peralihan Tanah yang Masih Dibebani Hak Tanggungan

*Penulis: Prof Dr Bahtiyar Efendi SPd SH MM MH
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Kepastian hukum dalam hubungan kreditur dan debitur tidak hanya ditentukan oleh perjanjian utang-piutang. Kepastian tersebut juga bergantung pada perlindungan terhadap objek jaminan. Salah satu persoalan yang menarik adalah peralihan hak milik atas tanah dari nama perseorangan menjadi atas nama badan hukum, sementara tanah tersebut masih dibebani Hak Tanggungan.

Persoalan ini tidak sederhana. Di satu sisi, badan hukum membutuhkan kepastian kepemilikan aset untuk menjalankan kegiatan kelembagaan. Di sisi lain, tanah tersebut masih menjadi jaminan utang kepada bank. Perubahan nama pemegang hak harus dilakukan tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi kreditur.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan perlindungan kepada kreditur melalui prinsip bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya. Pasal 7 menyebutkan bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada. Prinsip ini dikenal sebagai droit de suite.

Artinya, apabila tanah yang dibebani Hak Tanggungan beralih kepada pihak lain, keberadaan Hak Tanggungan tidak otomatis hilang. Kreditur tetap mempunyai hak jaminan atas tanah tersebut sepanjang Hak Tanggungan belum hapus menurut ketentuan hukum.

Dengan demikian, peralihan hak atas tanah tidak selalu harus menunggu pelunasan utang atau penghapusan Hak Tanggungan. Namun, peralihan tersebut harus memenuhi persyaratan hukum dan tidak boleh merugikan kedudukan kreditur.

Ketentuan mengenai hal ini semakin jelas melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Pasal 104A mengatur bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah yang masih dibebani Hak Tanggungan wajib dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan dan diketahui penerima peralihan, dan/atau surat perjanjian pengakuan utang. Persetujuan tertulis tersebut menjadi syarat sebelum PPAT membuat akta peralihan. Ketentuan itu juga menegaskan bahwa Hak Tanggungan tetap melekat pada tanah yang dialihkan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan kreditur memiliki peran penting. Persetujuan kreditur bukan sekadar formalitas administrasi. Persetujuan itu menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hukum agar peralihan hak tidak menghilangkan jaminan atas utang yang belum dilunasi.

Persoalan ini dapat dilihat dalam kasus Yayasan Pengembangan Ilmu Kota Cirebon. Yayasan tersebut membutuhkan kepastian status kepemilikan tanah perguruan tinggi untuk keperluan pendaftaran akreditasi. Namun, sertipikat tanah yang digunakan masih tercatat atas nama perseorangan dan sedang dibebani Hak Tanggungan pada salah satu bank.

Pihak yayasan kemudian meminta pandangan Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Dari proses tersebut diperoleh penjelasan bahwa perubahan nama pemegang hak dapat dilakukan dengan persetujuan pemegang Hak Tanggungan. Yayasan selanjutnya mencari bank lain yang bersedia mendukung proses tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Kota Cirebon pada 12 Mei 2025, proses itu kemudian ditempuh melalui pengalihan pembiayaan kepada bank lain.

Kasus ini memperlihatkan bahwa kebutuhan kelembagaan dapat berhadapan dengan kepentingan perlindungan kreditur. Perubahan kepemilikan tanah diperlukan untuk kepastian aset badan hukum. Namun, perubahan tersebut tidak boleh membuka peluang bagi debitur untuk menghindari kewajiban utangnya.

Ada dua aspek hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, persetujuan kreditur harus dituangkan secara tertulis dan memiliki batas serta tujuan yang jelas. Persetujuan tersebut harus menyebutkan objek tanah, pihak penerima peralihan, status utang, serta penegasan bahwa Hak Tanggungan tetap melekat. Dengan demikian, persetujuan tidak dapat ditafsirkan sebagai pelepasan jaminan.

Kedua, perubahan nama pemegang hak harus memenuhi ketentuan hukum agraria. Tidak semua badan hukum dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria membatasi kepemilikan Hak Milik oleh badan hukum pada badan-badan yang ditunjuk pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 mengatur badan hukum tertentu yang dapat mempunyai Hak Milik, termasuk badan sosial dan keagamaan yang memenuhi persyaratan serta penunjukan sesuai ketentuan. Karena itu, status Yayasan sebagai badan hukum saja belum otomatis memberikan hak untuk memiliki tanah berstatus Hak Milik.

Aspek ini penting agar proses peralihan tidak hanya sah menurut kesepakatan para pihak, tetapi juga sesuai dengan hukum pertanahan. Persetujuan bank tidak dapat menggantikan persyaratan mengenai subjek yang berhak memiliki tanah.

Dalam praktiknya, kreditur juga perlu memastikan bahwa proses peralihan tidak menimbulkan risiko baru. Dokumen persetujuan, perjanjian pengakuan utang, akta peralihan, dan pencatatan pada Kantor Pertanahan harus disusun secara cermat. Apabila pembiayaan dialihkan kepada bank lain, mekanisme peralihan piutang dan Hak Tanggungan juga harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, kesepakatan kreditur merupakan instrumen penting untuk mempertemukan kebutuhan perubahan kepemilikan aset dengan perlindungan hukum atas jaminan utang. Peralihan hak atas tanah yang masih dibebani Hak Tanggungan dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan tidak menghapus hak kreditur.

Kepastian hukum tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak. Debitur atau badan hukum membutuhkan kepastian atas asetnya, sedangkan kreditur membutuhkan jaminan bahwa piutangnya tetap terlindungi. Keduanya harus ditempatkan dalam hubungan hukum yang seimbang. Dengan demikian, kesepakatan kreditur dapat menjadi dasar penting bagi peralihan hak atas tanah tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.