Hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Hak ini tidak boleh dibatasi oleh kemampuan ekonomi seseorang. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tidak mampu masih menghadapi hambatan ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit. Bahkan, sejumlah kasus penolakan pasien pernah menjadi perhatian publik. Ada pasien yang ditolak karena persoalan biaya dan administrasi. Tragisnya, sebagian kasus berakhir dengan kematian.
Persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai masalah pelayanan rumah sakit. Ada persoalan hukum dan keadilan yang lebih mendasar. Salah satunya dapat dianalisis melalui konsep misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan.
Dalam hukum perjanjian, misbruik van omstandigheden dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan. Konsep ini terjadi ketika satu pihak memanfaatkan kondisi khusus pihak lain untuk memperoleh keuntungan atau membentuk hubungan hukum yang tidak seimbang. Kondisi khusus tersebut dapat berupa keadaan darurat, ketergantungan, keterbatasan pengetahuan, atau tekanan ekonomi.
Konsep ini berkaitan dengan cacat kehendak dalam perjanjian. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tiga bentuk cacat kehendak, yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Dalam perkembangannya, praktik dan doktrin hukum juga mengenal penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak.
Dalam hubungan pelayanan kesehatan, posisi pasien dan rumah sakit pada dasarnya tidak seimbang. Rumah sakit memiliki tenaga medis, fasilitas, pengetahuan, dan kewenangan profesional. Sebaliknya, pasien berada dalam posisi membutuhkan pertolongan. Pasien tidak selalu memahami tindakan medis, prosedur, maupun hak-haknya.
Ketimpangan itu semakin besar ketika pasien berasal dari keluarga tidak mampu. Dalam keadaan sakit, pasien dan keluarganya sering tidak memiliki pilihan yang memadai. Mereka bergantung pada keputusan rumah sakit. Situasi tersebut dapat membuka ruang penyalahgunaan keadaan apabila kelemahan pasien dimanfaatkan untuk mengabaikan haknya memperoleh pelayanan kesehatan.
Hubungan antara dokter dan pasien dikenal sebagai perjanjian terapeutik. Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Dokter dan rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan keselamatan pasien. Pasien berhak memperoleh informasi serta pelayanan yang layak.
Persetujuan tindakan medis atau informed consent juga harus dipahami secara benar. Persetujuan tersebut diberikan setelah pasien memperoleh informasi yang cukup mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Karena itu, persetujuan pasien tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai formalitas. Pasien harus memahami tindakan yang akan diterimanya dan konsekuensinya.
Di sinilah asas keseimbangan dalam hukum perjanjian menjadi penting. Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak bagi pihak yang lebih kuat. Perjanjian harus tetap memperhatikan kepatutan, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban.
Rumah sakit memang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan pelayanan. Namun, pertimbangan ekonomi tidak boleh menghilangkan hak dasar pasien. Apalagi, konstitusi telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (2) juga mengamanatkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat tersebut antara lain diwujudkan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional dan program jaminan kesehatan.
Perlindungan itu semakin tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 174 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada pasien dalam kondisi gawat darurat. Rumah sakit dilarang menolak pasien, meminta uang muka, atau mendahulukan urusan administrasi apabila hal tersebut menyebabkan tertundanya pelayanan. Bahkan, Pasal 438 mengatur sanksi pidana bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama dalam kondisi gawat darurat.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa keselamatan pasien harus ditempatkan di atas kepentingan administratif dan pembayaran. Rumah sakit tidak boleh menjadikan ketidakmampuan ekonomi sebagai alasan untuk mengabaikan pasien yang membutuhkan pertolongan darurat.
Namun, tidak setiap penolakan pasien secara otomatis dapat dikategorikan sebagai misbruik van omstandigheden. Penilaiannya harus melihat kondisi konkret. Apakah pasien berada dalam keadaan darurat? Apa alasan penolakan? Apakah rumah sakit memiliki kemampuan memberikan pertolongan? Apakah terdapat pilihan rujukan yang layak? Apakah kondisi lemah pasien dimanfaatkan sehingga haknya terabaikan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar penilaian hukum tidak hanya didasarkan pada dugaan. Harus ada pemeriksaan terhadap fakta dan hubungan hukum yang terjadi. Jika terbukti terdapat penyalahgunaan keadaan atau pelanggaran kewajiban pelayanan, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, rumah sakit bukan semata-mata institusi ekonomi. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang memikul tanggung jawab kemanusiaan. Keberhasilan rumah sakit tidak hanya diukur dari kemampuan finansial, tetapi juga dari kemampuannya melindungi keselamatan dan martabat pasien.
Negara harus memastikan masyarakat miskin tidak kehilangan hak memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan biaya. Rumah sakit pun harus menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Sebab, dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila, keadilan tidak boleh ditentukan oleh tebal atau tipisnya dompet seseorang.

Leave a Reply