Pembangunan jalan tol memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus diimbangi dengan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat, terutama dalam proses pengadaan tanah dan penetapan besaran ganti kerugian.
Hal tersebut menjadi perhatian salah satu guru besar Fakultas Hukum Unissula, Prof Dr Bahtiyar Efendi SPd SH MM MH. Ia menyoroti sejumlah persoalan hukum dalam mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, khususnya terkait penetapan nilai ganti kerugian dan penerapan konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan negeri.
Menurutnya, pembangunan jalan tol merupakan bagian penting dari strategi pemerintah dalam mempercepat konektivitas antarwilayah. Keberadaan jaringan jalan yang memadai diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Anyer hingga Banyuwangi menjadi salah satu contoh proyek strategis dalam pengembangan konektivitas nasional.
Namun, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya diukur dari terselesaikannya proyek fisik. Aspek keadilan dalam pengadaan tanah juga harus menjadi perhatian utama.
Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah perbedaan antara nilai ganti kerugian tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, termasuk ketika terdapat pemeriksaan terhadap kewajaran penggunaan anggaran.
“Penentuan besaran ganti kerugian harus dilakukan secara cermat, transparan, dan berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. NJOP tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan nilai tanah, karena terdapat aspek lain yang harus diperhitungkan untuk mencerminkan nilai yang layak dan adil bagi masyarakat,” jelasnya Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyoroti mekanisme konsinyasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian persoalan pengadaan tanah. Konsinyasi merupakan mekanisme penitipan uang ganti kerugian di pengadilan negeri ketika terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan pembayaran langsung kepada pihak yang berhak tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencapai kesepakatan.
Ketentuan mengenai penitipan ganti kerugian tersebut antara lain diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam ketentuan tersebut, penitipan ganti kerugian dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika pemilik tanah menolak besaran ganti kerugian yang ditawarkan.
Meski demikian, menurut Bahtiyar, konsinyasi tidak boleh dimaknai sebagai instrumen untuk mengabaikan hak masyarakat yang terdampak pembangunan.
“Musyawarah seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaiannya harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jangan sampai konsinyasi justru menjadi instrumen yang membuat masyarakat kehilangan ruang untuk memperjuangkan haknya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam perspektif hukum, konsinyasi juga dikenal dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila kreditur menolak pembayaran, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai yang kemudian diikuti dengan penitipan uang atau barang kepada pengadilan.
Prinsip tersebut menunjukkan bahwa konsinyasi merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan pembayaran, bukan pembenaran bagi salah satu pihak untuk bertindak sewenang-wenang terhadap pihak lainnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penitipan uang ganti kerugian di pengadilan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penyelesaian seluruh persoalan hak atas tanah. Pelaksanaan pembangunan tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur pengadaan tanah, serta perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, apabila masyarakat tidak menerima bentuk maupun besaran ganti kerugian, harus tersedia mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses secara adil. Dengan demikian, kepentingan pembangunan tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum.

Persoalan lainnya adalah belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai proses penilaian dan penetapan ganti kerugian. Meskipun penilaian dilakukan oleh penilai independen, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai dasar penilaian, komponen yang diperhitungkan, serta mekanisme penentuan nilai ganti kerugian.
“Transparansi menjadi sangat penting. Masyarakat harus mengetahui bagaimana nilai tanah dan aset lainnya dihitung, apa saja komponen yang menjadi dasar penilaian, serta bagaimana mekanisme keberatan dapat ditempuh apabila mereka merasa nilai yang ditetapkan belum mencerminkan kerugian yang sebenarnya,” paparnya.
Selain masalah besaran ganti kerugian, Bahtiyar juga menyoroti ketidakpastian waktu pembayaran kepada masyarakat. Dalam sejumlah proses pengadaan tanah, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sehingga menimbulkan perbedaan waktu penerimaan ganti kerugian antara satu pemilik tanah dan pemilik lainnya.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan psikologis bagi masyarakat. Terlebih, masyarakat yang belum menerima pembayaran sering kali harus menunggu tanpa memperoleh kepastian waktu yang jelas.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya kejelasan jadwal pembayaran, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Kepastian waktu merupakan bagian penting dari perlindungan hak masyarakat dalam proses pengadaan tanah.
Ia menegaskan, konsep fungsi sosial tanah sebagaimana dikenal dalam hukum agraria tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengesampingkan kepentingan pemilik tanah. Pembangunan untuk kepentingan umum memang membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi dukungan tersebut harus dibangun melalui proses yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak warga.
“Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan persoalan ketidakadilan bagi masyarakat yang tanahnya digunakan. Kepentingan umum dan hak individual harus ditempatkan secara proporsional,” tegasnya.
Bahtiyar berpandangan, penguatan regulasi, transparansi penilaian, efektivitas musyawarah, dan kepastian pembayaran merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.
Dengan demikian, pembangunan jalan tol dan proyek strategis lainnya tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat yang terdampak.

Leave a Reply